The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths

Resensi  
The Entrepreneurial State 

Resensi Komprehensif untuk buku berjudul "The Entrepreneurial State", ditulis oleh Mariana Mazzucato.
Dipublikasikan oleh: Anthem Press​, pada bulan Juni, tahun 2013.

Bab 1: "The State Behind the iPhone"

Key Points :

• Mazzucato mencontohkan bahwa inovasi teknologi seperti iPhone tidak muncul dari vakum, tetapi dari investasi pemerintah AS dalam riset jangka panjang (misalnya, internet, GPS, touchscreen). Peran negara sering kali "tersembunyi" di balik kesuksesan sektor swasta.

Relevansi & Manfaat untuk Indonesia :

• Relevansi : Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam R&D, terutama di sektor strategis seperti teknologi informasi, energi terbarukan, dan kesehatan. Saat ini, anggaran R&D Indonesia masih rendah (sekitar 0,2% dari PDB).
• Manfaat : Dengan menjadi lead investor dalam inovasi, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada komoditas dan membangun industri berbasis pengetahuan, seperti pengembangan baterai listrik atau AI.

Bab 2: "The State as Risk-Taker"

Key Points :

• Negara sering menanggung risiko awal yang tidak berani diambil swasta (misalnya, pendanaan vaksin mRNA selama pandemi). Swasta baru masuk setelah risiko berkurang.

Relevansi & Manfaat untuk Indonesia :

• Relevansi : Indonesia perlu mengubah paradigma bahwa BUMN hanya sebagai "sapi perah" APBN, bukan sebagai motor inovasi. Contoh: program mobil listrik yang membutuhkan insentif dan infrastruktur besar.
• Manfaat : Dengan menjadi first mover , negara bisa membangun ekosistem industri hijau (seperti PLTS atau kendaraan listrik) yang menarik investasi swasta dan menciptakan lapangan kerja.

Bab 3: "The State as Market Shaper"

Key Points :

• Negara tidak hanya "memperbaiki kegagalan pasar" tetapi secara aktif membentuk pasar melalui regulasi, insentif, dan visi jangka panjang (misalnya, kebijakan energi terbarukan di Eropa).

Relevansi & Manfaat untuk Indonesia :

• Relevansi : Indonesia perlu merevisi regulasi yang membatasi inovasi, seperti birokrasi perizinan energi terbarukan atau ketidakpastian hukum di sektor digital.
• Manfaat : Kebijakan progresif (misalnya, subsidi hijau atau carbon tax ) bisa mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon, meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi impor BBM.

Bab 4: "The State as Collaborator"

Key Points :

• Inovasi terjadi ketika negara, swasta, dan akademisi berkolaborasi (misalnya, proyek DARPA di AS). Model "Triple Helix" ini efektif untuk mengubah ide menjadi produk.

Relevansi & Manfaat untuk Indonesia :

• Relevansi : Indonesia perlu memperkuat sinergi antara Kemenristek, BUMN, dan startup. Saat ini, kolaborasi ini masih terfragmentasi.
• Manfaat : Program seperti "Making Indonesia 4.0" bisa dioptimalkan dengan melibatkan universitas dalam pengembangan teknologi industri, seperti robotik atau bioteknologi.

Bab 5: "The State as Value Creator"

Key Points :

• Negara harus mendapatkan imbal hasil dari investasinya (misalnya, paten, royalti, atau kepemilikan saham) untuk mendanai inovasi berikutnya, bukan hanya memberikan subsidi.

Relevansi & Manfaat untuk Indonesia :

• Relevansi : Dana investasi seperti INA (Indonesia Investment Authority) perlu dikelola untuk mendukung proyek strategis (infrastruktur, energi) dengan skema bagi hasil.
• Manfaat : Imbal hasil dari proyek BUMN atau paten bisa dialokasikan ke sektor pendidikan atau kesehatan, menciptakan siklus investasi berkelanjutan.

Bab 6: "The State in the Twenty-First Century"

Key Points :

• Negara perlu menjadi "entrepreneurial" dengan visi transformasional, bukan sekadar regulator. Ini termasuk reformasi birokrasi dan transparansi.

Relevansi & Manfaat untuk Indonesia :

• Relevansi : Indonesia perlu membangun lembaga khusus (seperti UK’s Innovate UK) yang fokus pada inovasi, dengan SDM ahli dan otonomi finansial.
• Manfaat : Reformasi birokrasi bisa mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan investor, terutama di tengah gejolak politik dan ketidakpastian global.

Kesimpulan: Solusi untuk Krisis Indonesia

Mazzucato menunjukkan bahwa negara harus menjadi aktor proaktif dalam pembangunan , bukan sekadar fasilitator. Bagi Indonesia, penerapan konsep Entrepreneurial State dapat:

1. Mengurangi Ketergantungan pada Komoditas : Dengan diversifikasi ekonomi melalui investasi di sektor hijau dan digital.
2. Stabilisasi Politik-Ekonomi : Kebijakan jangka panjang yang visioner (misalnya, transisi energi) bisa mengurangi gejolak akibat fluktuasi harga komoditas.
3. Penguatan Kedaulatan Teknologi : Kolaborasi triple helix dan reformasi regulasi akan mempercepat kemandirian teknologi, mengurangi impor, dan meningkatkan daya saing.

Dengan mengadopsi peran negara sebagai entrepreneur , Indonesia bisa mengubah tantangan krisis menjadi peluang untuk transformasi struktural yang inklusif dan berkelanjutan.